SONGSONG PILKADAL 2010

Di pertengahan dan pengujung 2009, sejumlah pihak di Jawa Timur telah disibukkan dengan berbagai persiapan dan perencanaan strategi untuk menghadapi pemilihan kepala daerah (pilkada) 2010. Di Jawa Timur, setidaknya ada 18 kabupaten/kota yang akan menghelat hajatan politik itu. Sebanyak 18 daerah yang bakal menggelar pilkada tersebut adalah Surabaya, Gresik, Lamongan, Tuban, Mojokerto, Sidoarjo, Pasuruan, Malang, Blitar, Kediri, Pacitan, Trenggalek, Banyuwangi, Sumenep, Situbondo, Ngawi, Jember, dan Ponorogo.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, pilkada 2010 tentu diwarnai serangkaian prosesi kampanye yang rutin digelar dalam ajang-ajang kompetisi politik seperti itu. Mulai pengenalan para kadindat, pencitraan, penjualan program-program, penyelenggaraan “baksos” politik, hingga penggunaan politik uang. Namun, yang menjadi pertanyaan, masih menarikkah pilkada bagi masyarakat Jawa Timur?

Pertanyaan itu begitu mengusik karena saat ini sering masyarakat dihadapkan pada realitas prilaku para elite politik maupun pejabat publik yang mencederai rasa kepercayaan publik. Perilaku maupun kebijakan para elite politik kerap berseberangan dengan apa yang pernah dijanjikan saat berkampanye, ketika mereka telah berhasil duduk di kursi kekuasaan. Dalam berbagai kampanye pilkada, misalnya, hampir semua calon kepala daerah mendekati masyarakat dengan janji-janji program yang mengatasnamakan keberpihakan dan kepedulian pada nasib wong cilik. Namun, sering pula masyarakat dibuat kecewa karena para elite melupakan janji-janji yang dibuat sendiri itu. Satu contoh saja, janji APBD untuk rakyat yang pernah dijadikan slogan maut dan magnet politik bagi pasangan Karsa (Soekarwo-Saifullah Yusuf) ternyata hanya isapan jempol. Meski pada akhirnya beliau berdua berhasil duduk di kursi Jatim 1 dan 2, APBD Jatim yang tersusun belum berpihak pada kepentingan rakyat. Sebab, alokasi APBD untuk kepentingan birokrasi lebih besar daripada dana yang dianggarkan untuk keperluan publik.

Pengingkaran janji ditambah makin beratnya beban hidup masyarakat dalam segala kompleksitas persoalan sering menempatkan masyarakat pada kondisi apatis, penuh curiga. Akibatnya, mereka kemudian membentengi diri dengan menjaga jarak dan membangun rasa ketidakpercayaan pada para elite politik. Maka, yang terjadi kemudian, masyarakat cenderung tidak menggunakan hak politik untuk memilih para kadindat alias golput. Berdasar hasil beberapa pilkada, diketahui banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih alias golput. Bahkan, angka golput melebihi perolehan suara pemenang dalam pilkada itu.

Pilgub Jawa Timur pada Juli 2009 contohnya. Di antara lima pasangan yang bertarung di putaran pertama, tak ada satu pun yang hasil perolehan suaranya bisa menandingi jumlah suara masyarakat yang memilih untuk golput. Sedikit mengingatkan, saat itu suara terbanyak diperoleh Karsa (25,51 persen), kemudian Kaji (25,36 persen), SR (22,19 persen), Salam (19,39 persen), dan yang terakhir Achsan (7,55 persen). Sedangkan angka pemilih yang tidak menggunakan hak pilih alias golput sebesar 39,2 persen. Di Jawa Timur, besarnya angka golput tidak hanya terjadi pada pemilihan gubernur, tapi juga beberapa pilkada. Bahkan, dia pilpres pun, angka golput tergolong besar. Bahkan di Surabaya, pada pilkada Juni 2005 , besaran angka golput mencapai 50,35 persen. Tentu saja angka golput itu sangat perlu diwaspadai para peserta maupun penyelenggara pilkada mendatang. Selain bisa dijadikan tolok ukur berhasil atau tidaknya penyelenggaraan pilkada maupun proses demokrasi di suatu daerah, tinggi atau rendahnya golput bisa digunakan sebagai parameter sebesar apa legitimasi masyarakat kepada kepala daerah yang terpilih.

Introspeksi Elite Politik

Sesungguhnya, tertarik atau tidaknya masyarakat pada prosesi politik semacam pilkada berpengaruh sekali dengan perilaku para elite politik maupun pejabat saat ini. Maka, ketika angka golput tinggi pada suatu daerah, tentu ada sesuatu yang salah. Meski akurasi data DPT juga menentukan besaran angka golput, tetap saja baik buruknya tindakan elite atau pejabat publik lebih dominan dalam memengaruhi besar kecilnya minat masyarakat untuk mengikuti politik seperti pilkada. Realitas itulah yang harus disadari para elite politik. Ketidakpercayaan publik yang tergambar dalam angka golput di setiap pemilihan daerah harus dilihat secara bijak, dengan introspeksi dan koreksi.

Oleh sebagian masyarakat, setuju atau tidak, saat ini dunia politik telanjur dilihat kotor. Panggung politik telah dipandang sebagai muara pertemuan segala bentuk strategi dan persekongkolan yang cenderung berupaya memperjuangkan kepentingan kelompok. Meski, praktiknya, politik sering membawa-bawa nama rakyat, keadilan, dan kesejahteraan wong cilik. Maka, ketika terjadi pengingkaran janji oleh para elite politik yang terus berulang, sesungguhnya ada nilai-nilai dalam kultur politik yang dihilangkan, yakni kejujuran dan rasa malu. Ironisnya, nilai-nilai penting (luhur) itu telah lama ditinggalkan sehingga politik saat ini dilihat sebagai alat (cara) kotor untuk meraih kekuasaan.

Talcott Parsons melihat bahwa sebuah kultur adalah kekuatan utama yang mengikat sistem tindakan. Kultur dipandang sebagai sistem simbol yang terpola, teratur, yang menjadi sasaran orientasi individu, aspek-aspek sistem kepribadian yang sudah diinternalisasikan, dan pola-pola yang yang sudah terlembagakan dalam sistem sosial (Parsons, 1990).

Maka, sesungguhnya, hal penting saat ini adalah mengembalikan nilai-nilai luhur tersebut untuk hadir dalam setiap perilaku para elite politik dan pejabat publik. Itulah salah satu jalan yang harus ditempuh para pelaku politik agar masyarakat kembali menaruh kepercayaan kepada mereka. Pilkada adalah salah satu jalan untuk mengembalikan politik ke jalan yang benar. Nilai-nilai kebaikan, di mana pun tempatnya, pasti membawa kebaikan, begitu pula nilai-nilai keburukan (keserakahan, pengingkaran janji), yang cepat atau lambat akan membawa keburukan bagi yang melakukannya. Wallahu a’lam bishshawab. (Sumber: Jawa Pos, 2 Januari 2010)

Tentang penulis: Aristiana P Rahayu

MENYADARKAN INTELEKTUAL TENTANG KIPRAH POLITIK

Oleh: M.Nur K. Amrullah

Saat pemilu tinggal hitungan jari, yang namanya politik menjadi komoditi utama, setiap rongga nafas kehidupan masyarakat seolah-olah oksigennya adalah politik, entah itu nafas berupa bendera parpol yang dibariskan di jalan – jalan, nafas layar kaca yang penuh dengan iklan parpol, ataupun nafas parpol yang sengaja dibuat di stadion atau gedung olah raga, nusantara ini seolah dikapling oleh parpol – parpol peseta pemilu.

Dunia politik memang sangat menjanjikan, bahkan sering dikatakan “transportasi ekspres” kesuksesan seseorang, maka jangan heran banyak diantara kalangan yang dulu non politik berputar seratus delapan puluh derajat menjadi hamba politik. Nuansa politik memang penuh dengan kepentingan dan sering kali menanggalkan objektifitas, tidak kecuali bagai Aktifis Kampus yang nota bene berlatar belakang intelektualitas yang sering berorasi tentang pentingnya objektifitas.

Peringatan dari Francis Bacon bahwa harus ada benteng pemisah yang jelas antara nilai – nilai intelektualitas dari kontaminasi kepentingan politik sesaat ternyata masih belum kadaluarsa; saat ini, menjadi rahasia umum ketika sosok intelektual (tidak tebatas Mahasiswa) terjun keranah politik paktis kerap menanggalkan idealita intelektualnya, yang terjadi; prinsip – prinsip keilmuan dikangkangi

Suatu hal pokok yang selama ini tidak disadari Intelektual, bahwa fitroh dari akuntabilitas publik seorang Intelektual adalah pada aspek keilmuan ; bagaimana dia memberdayakan bangsa, meningkatkan martabat bangsa melalui pendidikan yang murni bersendi nilai – nilai keilmuan. Selama tidak ada pemahaman murni terhadap nilai – nilai keilmuan, maka akan tetap terjadi politisasi keilmuan di masyarakat kita.

Lantas, bagaimana agar nilai – nilai keilmuan tidak terkontaminasi misi primitif politik., ada beberapa hal yang mesti dilakukan. Pertama: semangat keilmuan Intelektual Kampus harus lebih digairahkan. Kampus sebagai tempat super penting pendalaman nilai keilmuan harus dijadikan tempat sentra sinergi antara pemikiran logis dan rasional yang didukung fakta empiri, kampus harus steril dari kepentingan dan aksi primitif politik. Kondisi semacam ini akan sangat mendukung aktifitas non politik Intelektual kampus, terlebih lagi akan menyelamatkan kampus dan civitasnya dari upaya ditunggangi kepentingan politik. Upaya ini dapat diwujudkan dengan adanya kegiatan – kegiatan yang menunjang kedewasaan berfikir dan memupuk jiwa intelektualis serta beragam kegiatan nonpolitik lain yang mengerucut pada prinsip keilmuan. Langkah pertama ini, kuncinya adalah komitmen kolektif civitas kampus untuk mensterilkan kampus dari aksi primitif politik, jika tidak ada komitmen tersebut cita – cita mensterilkan kampus dari aksi primitif politik, alih – alih mensterilkan ; yang terjadi adalah utopia misioner dan memperkokoh bangunan kontaminasi politik terhadap prinsip keilmuan.

Kedua: pemerintah harus membuat batas yang jelas antara kepentingan politik dan misi keilmuan. Tidak adanya batas yang jelas antara dimensi keilmuan dan aksi politik akan memperparah kondisi politisasi keilmuan. Lebih – lebih keadaan yang tidak jelas itu akan menjadi wabah terselubung menjangkitnya pemikiran nonrasional, nonilmiah dan terlepas dari prinsip – prinsip keilmuan menuju arah politik buta dan memake –up politik seolah bernuansa keilmuan (nonpolitik).

Jika dua langkah altenatif diatas dilakukan sunggung- sungguh, penulis yakin akan ada nyawa baru bagi keberlangsungan prinsip – prinsip keilmuan nonpolitik, akan tetapi jika prinsip keilmuan yang bersumber pada objektifitas dan kearifan sebagai pengantar kearah kejernihan berfikir dan love wisdom dikangkangi aksi primitif politik, kita patut berduka dan tidak salah bila berpretensi buruk terhadap masa depan keilmuan di Indonesia, karena bagaimanapun juga antara prinsip – prinsip keilmuan dan teori aksi politik saling meniadakan

Tidak ada kemutlakan disini, akan tetapi perlu diingat sekali lagi bahwa orbit Intelektual adalah objektifitas prinsip – prinsip keilmuan (non politik).